Pemberdayaan Partisipatif

“PEMBERDAYAAN PARTISIPATIF DALAM PENANGGULANGAN TEMBAKAU”

OLEH

KELOMPOK 3

K111 07 033 K111 07 126 K111 07 630 K111 07 726 K111 07 018 K111 07 110 K111 07 173 K111 07 612 K111 07 637 K111 07 652 K111 07 664 K111 07 716 K111 07 738 K111 07 698 K111 08 537 K111 10 639 K111 10 618

Arfandi Wahyudi Erskin Maryo Tutuarima Adi Saputro Hasrina Nur Fauziah Yusriati Yusuf Sumyati Tuanaya Engglide Soumokil Rezky Amaliah Imelda Blandina Mulkay Andi Amalia Ariesmaya Nur Atika Nurhasanah Munira Isnaniah Lestaluhu Yesiskawati Towadi Suyanti

BAGIAN PROMOSI KESEHATAN & ILMU PERILAKU

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2010

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja melainkan setiap warga negara berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ada tiga golongan yang berperan penting dalam pembangunan sebuah negara: Pemerintah (Government), Masyarakat (Citizen/People/Community) dan Dunia Usaha (Corporate). Dunia usaha harus berperan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangan pula masyarakat dan lingkungan hidup (Alex Gunawan, 2008).

Sebagaimana hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) di Rio deJaneiro Brazilia 1992, menyepakati perubahan paradigma pembangunan, dari pertumbuhan ekonomi (economic growth) menjadi pembangunan yang berkel anjutan (sustainable development). Dalam perspektif perusahaan, dimana keberlanjutan dimaksud merupakan suatu program sebagai dampak dariusaha-usaha yang telah dirintis, berdasarkan konsep kemitraan dan rekanandari masing-masing stakeholder. Ada lima elemen sehingga konsep keberlanjutan menjadi penting, di antaranya adalah:

(1) ketersediaan dana,

(2) misi lingkungan,

(3) tanggung jawab sosial,

(4) terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah),

(5) mempunyai nilai keuntungan/manfaat.

kutipan pendapat Hakim Sorimuda Pohan, anggota komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, dalam KORAN TEMPO, 14 maret 2007, menyebutkan bahwa biaya kesehatan yang terkait dengan masalah rokok mencapai Rp.14,5 triliun per tahun, bahkan Lembaga Indonesian Tobacco Control Network dalam menyebut dana yang diperlukan untuk mengatasi dampak rokok per tahun Rp.81 triliun.

pendapatan negara yang besar dari cukai sebesar Rp.26,7 triliun atau sebesar 9 persen dari APBN belum sebanding dengan biaya kesehatan yang ditanggung pemerintah dan masyarakat sebesar 3 kali lipat dari cukai yang di dapat. seperti yang diakui oleh Menteri Kesehatan, Siti Fadila Supardi dalam SUARA KARYA. (sumber: Buku Thank you for smoking hal. 38, Pinus.)

Kenapa perlu pemberdayaan partisipatif? Wacana partisipasi publik merupakan bagian dari arus besar perdebatan good governance. Pada perkembangannya good governance menjadi gerakan politik yang disokong oleh pemerintah, di mana konsepnya didiseminasikan sampai ke akar rumput. Berbagai rumusan, kriteria, indikator menginspirasi hampir semua pendekatan aksi perubahan dalam mengelola sumberdaya dan pemerintahan. Secara prinsip good governance bisa diimplementasikan pada dua tataran. Pertama, pada tataran pemberdayaan dan penguatan berbagai kelompok dalam masyrarakat sipil untuk dapat mengontrol dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan layanan publik. Kedua, tindakan advokasi (keterlibatan publik) dalam melakukan reformasi kebijakan. Selain dua hal di atas, secara konsep gerakan good governance ini mempunyai dua misi. Pertama, menciptakan dan memperluas arena demokrasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Kedua, membangun kapabilitas komponen pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mengelola dan mendistribusikan barang-barang publik (Suryanto, 2002 : 6).

Pendekatan partisipatif tidak hanya tentang keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program, meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan pelaksanaan program, bahkan sampai tahapan proses pelestarian dari program tersebut. (Sigap, 2010).

Prinsipnya, membuat mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan dan proses pemberdayaan dimulai dari dalam diri mereka. Kedua, objek diberikan daya kuasa agar mampu terlebih dahulu. Proses pembentukan kapasitas ini terdiri atas manusia, organisasi, dan sistem nilai. Ketiga, objek diberi daya, kekuasaan, otoritas, dan peluang. Sebagaimana dilakukan beberapa komunitas desa yang sukses memberdayakan diri sendiri, mereka aktif memanfaatkan peluang dan berdaya atas diri mereka sendiri tanpa bergantung pada pihak mana pun. Mereka berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan komunitas dan mempunyai perasaan bermasyarakat.

Konsep pemberdayaan diasumsikan: (1) pemberdayaan akan berbeda bentuk untuk orang yang berbeda, (2) pemberdayaan akan berbeda bentuk untuk konteks yang berbeda, (3) pemberdayaan akan berfluktuasi atau berubah sejalan dengan waktu. Maka dari itu, bisa saja secara teknis proses pemberdayaan partisipatif akan berbeda pula dalam implementasinya sesuai dengan waktu dan tempat yang melingkupinya.

Konsep tersebut dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan dengan cara mencari, membahas dan memecahkan segala permasalahan secara bersama dan transparan dengan rakyat

Mesti ada langkah sistematis dalam penanggulangan tembakau di Negara ini. Sehingga sebagai mahasiswa yang terus berakselerasi mencapai nilai-nilai intelektualitas dala mewujudkan tri dharma perguruan tinggi, dengan itu kegiatan Magang perlu dilaksanakan untuk melihat secara langsung bagaimana upaya penaggulangnga tembakau dengan langkah awal yaitu mencari berbagai data sehingga memungkinkan untuk mendukung upaya Promosi Kesehatan di Tempat Kerja sebagai bentuk advocacy.

B. Tujuan Magang

1. Tujuan Umum : Untuk menambah pengetahuan terkait pemberdayaan partisipatif dalam penaggulangan tembakau serta Sebagai sarana untuk mengembangkan kompetensi dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh sehingga mampu mengatasi masalah-masalah riil yang terjadi di dunia kerja dan dapat mendukung kapasitas kompetitif yang hendak di bangun.

2. Tujuan Khusus :

a. Untuk memberikan pemahaman tentang upaya pemberdayaan partisipatif dalam penaggulangan tembakau.

b. Agar mampu mengupayakan promosi kesehatan di tempat kerja

c. Memperkuat keterampilan kerja mahasiswa sekaligus mempraktekkan langsung ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah ke dunia kerja.

d. Mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja lebih cepat dan profesional.

e. Menjadikan perusahaan tempat magang sebagai objek penelitian untuk skripsi mahasiswa, sehingga skripsi yang dibuat benar-benar mencerminkan masalah riil yang terjadi di perusahaan.

C. Kerangka Teori

1. Pemberdayaan Partisipatif

Pemberdayaan partisipatif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara melibatkan rakyat dalam prosesnya. (Tirmidzi, 2009).

Untuk memudahkan proses pemberdayaan partisipatif, ada beberapa langkah sebagai berikut:

a. Pemetaan Awal (preliminary mapping)

Pemetaan awal berfungsi sebagai alat untuk memahami kondisi sosial, sehingga fasilitator (baca: wakil rakyat) akan mudah memahmi realitas problem dan relasi sosial yang terjadi. Dengan demikian, dia akan mudah untuk berinteraksi dengan komunitas baik melalui key people maupun komunitas akar rumput yang sudah terbangun.

b. Membangun Hubungan Kemanusiaan

Di sini wakil rakyat dituntut untuk berinkulturasi dan membangun kepercayaan (trust building) dengan masyarakat, sehingga terjalin hubungan yang setara dan saling mendukung. Mereka dengan masyarakat bisa menyatu menjadi sebuah simbiosis mutualis untuk menemukan dan memecahkan problema yang ada, termasuk kemiskinan. Untuk itu, proses inkulturasi harus bersifat kontinyu dan konsisten, wakil rakyat bukan hanya peduli rakyatnya hanya ketika mau mencalonkan dirinya.

Ironis sekali, ketika wakil rakyat berlomba-lomba untuk memperkenalkan dirinya akan tetapi rakyat tidak mengenal mereka. Fenomena demikian bukan hanya terjadi di masa lampau, sampai sekarang banyak rakyat yang tidak mengetahui siapa sosok yang akan dipilih terlepas apakah rakyat memang kurang perhatian terhadap urusan demikian atau karena wakil rakyat kurang “membumi” dengan rakyatnya.

c. Merumuskan Masalah

Setelah hubungan kemanusiaan sudah terbangun dengan baik, maka para wakil rakyat akan dengan mudah mencari problematika serta merumuskan problematika-problematika mendasar yang dihadapi oleh rakyatnya. Bagaimana mungkin mereka menyelesaikan permasalahan rakyat jika mereka tidak mengetahui kondisi riil di dalamnya?, apa gunanya mereka mengobral janji “ini-itu” jika tidak mengerti pola kehidupan rakyatnya?.

Dalam problem kemiskinan misalnya, maka yang harus ditelusuri adalah sebab yang melatarbelakangi, apa indikasinya, bagaimana bentuknya, apa efeknya, dan semacamnya. Tanpa mengetahui hal demikian bagaimana mereka merumuskan masalah dan memberikan pemahamam sehingga rakyat sadar bahwa kemiskinan adalah benar-benar menjadi problema mereka?.
Dalam hal ini pula wakil rakyat dituntut memiliki kemampuan analisis-kritis terhadap problematika yang muncul. Tanpa sikap kritis, maka bisa dipastikan mereka tidak akan dapat merumuskan permasalahan dimaksud.

d. Memerhatikan Gagasan

Sudah dapat dipastikan bahwa setiap waktu akan ada inspirasi dari rakyat untuk memecahkan problematika yang mereka hadapi, di sini wakil rakyat berhak memerhatikan dengan sungguh-sungguh inspirasi mereka. Kemudian inspirasi itu dipelajari bersama mereka sehingga menjadi inspirasi yang sistematis. Selanjutnya, diadakan pengkajian ulang sehingga mereka sadar dan memahami bahwa inspirasi itu adalah milik mereka dan untuk mereka pula.

e. Mengimplementasikan Strategi Aksi

Ketika rumusan masalah dan bentuk solusinya sudah ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana inspirasi masyarakat sebagaimana disebutkan dapat diiplementasikan dalam konteks nyata. Dengan demikian, akan terbangun rasa percaya diri dalam diri mereka bahwa sebenarnya mereka sendiri bisa mengatasi masalah pribadi maupun sosial yang terjadi.
Proses ini akan mengilhami semangat juang yang tinggi bagi rakyat, dan pada akhirnya mereka akan terus belajar sendiri tanpa adanya fasilitator, dalam artian hidup mandiri. Maka dari itu, proses ini harus dilakukan secara simultan dalam waktu yang relatif lama sehingga nilai pembelajaran terhadap rakyat benar-benar menjadi budaya dan akhirnya bisa memunculkan local leaders yang akan menjadi penerusnya.

f. Membangun Pusat Pemberdayaan

Pusat-pusat pemberdayaan dibangun atas dasar kebutuhan rakyat yang sudah bergerak dan mengimplementasikan strategi aksi. Pusat pemberdayaan dimaksud merupakan media komunikasi, diskusi dan segala aspek untuk merencanakan, mengorganisir dan memecahkan problematika sosial yang mereka hadapi. Bersama rakyat pusat-pusat pemberdayaan diwujudkan sesuai dengan ragam potensi dan kebutuhan rakyat masing-masing.

g. Evaluasi dan Monitoring

Langkah terakhir dalam proses pemberdayaan partisipatif adalah mengadakan evaluasi dan kontroling terhadap kondisi riil masyarakat. Hal itu dilakukan untuk mengetahui banyak hal terkait dengan pemberdayaan yang dilakukan, seperti untuk mengetahui sejauh mana proses pemberdayaan berlangsung, apa dampak dari program yang sudah berjalan, dan mungkin ada kekurangan-kekurangan yang perlu diluruskan.

Demikianlah beberapa langkah yang harus ditempuh dalam proses pemberdayaan partisipatif. Sebenarnya konsep pemberdayaan partisipatif tidak jauh berbeda dengan formulasi yang buat oleh para pakar pemberdayaan. Misalnya, Wrihatnolo dan Dwijowijoto (2007). Mereka menyatakan ada tiga tahapan proses pemberdayaan. Pertama, penyadaran objek, Objek yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka punya hak untuk mempunyai sesuatu.

2. Penanggulangan Tembakau

Penanggulangan Masalah Tembakau yang paling efektif untuk menurunkan konsumsi adalah peningkatan tariff cukai dan harga rokok sampai batas optimal dan diatas tingkat inflasi (diatas indeks harga konsumen umum). Studi yang dilakukan oleh LDUI dan Bank Dunia tahun 2002 mendapatkan kenaikan harga rokok di Indonesia selama tahun 1970-1998 semata-mata karena pengaruh inflasi. (tren peningkatan indeks harga konsumen rokok sama dengan indeks harga konsumen secara umum). (Forum IFPPD, 2010).

3. PRA (Partcipatory Rural Appraisal)

Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah pendekatan dan tehnik-tehnik pelibatan masyarakat dalam proses-proses pemikiran yang berlangsung selama kegiatan-kegiatan perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi program masyarakat. Serta PRA merupakan Sekumpulan pendekatan dan metode yang mendorong masyarakat pedesaan untuk turut serta meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri, agar mereka dapat membuat rencana dan tindakan. Tujuan Praktis adalah menyelenggarakan kegiatan bersama masyarakat untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan praktis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus sebagai sarana proses belajar tersebut (Gusti, 2010).

Prinsip – Prinsip PRA

1. Prinsip mengutamakan yang terbaikan

2. Prinsip Pemberdayaan ( penguatan) masyarakat

3. Prinsip Masyarakat sebagai pelaku orang luar sebagai Fasiltator

4. Prinsip saling Belajar dan Menghargai Perbedaan.

5. Prinsip Santai dan Informal

6. Prinsip Triangulasi = pemeriksaan dan pemeriksaan ulang.

7. Prinsip Mengotimalkan Hasil

8. Prinsip Orientasi Praktis

9. Prinsip Keberlanjutan dan Selang Waktu

10. Prinsip Belajar Dari Kesalahan

11. Prinsip Terbuka.

Kerangka Berpikir PRA

Pendekatan dan metode untuk mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan dan oleh masyarakat desa”. Lebih luas: tidak sekedar proses memahami, melainkan analisis, perencanaan dan tindakan. Metodologis: digunakan untuk menerangkan ragam pendekatan, sehingga dapat dilihat sebagai “sekelompok pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa, membuat rencana dan bertindak”
(Chambers, 1996).

1. Sumber-Sumber PRA

a. PRA bersumber dari & sejalan dg metode-metode dalam
Penelitian Partisipatif Radikal (activist participatory research): kelompok pendekatan dan metode yang menggunakan dialog, keterlibatan aktif peneliti dalam meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat agar memiliki kekuatan untuk bertindak. Dua kelompok penelitian partisipatif yang berkaitan:

(a) penelitian partisipatif (participatory research) dan

(b) penelitian aksi partisipatif (partisipatory action research) Sumbangan penelitian partisipatif terhadap PRA lebih banyak konsep dari pada metode, dengan gagasan: (1) kaum miskin itu kreatif dan punya kemampuan, dapat dan harus lebih banyak melakukan penyelidikan, analisis dan perencanaan sendiri (b) mereka yang terbuang punya peran sebagai anggota, katalis dan fasilitator (c) yang lemah harus diberdayakan.

4. RRA (Rural Rapid Appraisal)

Rural Rapid Appraisal (RRA) merupakan salah satu teknik alternatif yang menarik untuk melakukan suatu survei dengan metode konvensional, karena mereka mengijinkan dengan relatif cepat melakukan suatu penilaian dimasyarakat setempat, mengenai kebutuhan ataupun potensi masyarakat dengan tujuan menentukan suatu strategi tertentu untuk memecahkan masalah yang terjadi. (Charle Richard, 2009)

D. Instrumen

1. Observasi

2. Kuesioner

E. Daftar Pustaka

Chambers, Robert. 1996. PRA: Memahami Desa Secara Partisipatif. Yogyakarta: Kanisius & Oxfam.

Alex Gunawan, S,Hut. 2008. Membuat Program CSR Berbasis Pemberdayaan Partisipatif. [Online] http://xa.yimg.com (Akses: 21 September 2010).

Profarmer. 2008. Participatory Rural Appraisal. [Online] http://agrishare.blogspot.com (Akses: 21 September 2010).

Tirmidzi. 2009. Wakil Rakyat, Kemiskinan Dan Pemberdayaan Partsipatif. [Online] http://tirmidzi85.blogspot.com (Akses: 21 September 2010

Chrle Richard. 2009. Rapid Rural Appraisal. [Online] http://charlerichardm.blogspot.com (Akses: 21 September 2010)

KUESINER MAGANG PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS HASANUDDIN

TAHUN 2010

Nama :

Umur :

JK :

Peker :

Pemberdayaan masyarakat
A1	Apakah anda tahu tentang pemberdayaan partisipatif? a. Ya saya tahu dan bias menjelaskan b. Ya, saya tahu tapi tdk bias menjelaskan c. Tidak tahu, tapi pernah mendengar d. Tidak tahu sama sekali
A2	Sejak Kapan mulai dilakukan pemberdayaan …. Tahun
A3	Apakah ada pemberdayaan tentang tembakau di wilayah ini? a. Tidak ada b. Ada c. Tidak tahu
A4	Siapakah yang melakukan pemberdayaan? a. Pemerintah (Government) b. NGO (Non Government Organisation) c. Masyarakat d. Lainnya ……
A5	pemberdayaan apa yang dilakukan? a. Tembakau b. Lainnya….
	Apakah anda setuju dengan pemberdayaan tersebut? a. Ya setuju b. Tidak setuju c. Tidak tahu
Merokok
B1	Apakah anda merokok saat ini? a. Ya b. Tidak
B2	Apakah anda pernah merokok? a. Ya, Setiap hari b. Ya, Kadang-kadang c. Tidak, tetapi sebelumnya pernah d. Tidak pernah sama sekali Stop untuk B
B3	Umur berapa anda mulai merokok? a. ….. Tahun b. Tidak ingat
B4	Berapa batang perhari biasa anda hisap? a. ….. Batang b. Tidak ingat
B5	Apakah anda biasa merokok di dalam rumah? a. Ya b. Tidak
B6	Umur berapa anda mulai berhenti merokok? a. ….. Tahun b. Tidak ingat
Minum Alkohol
C1	Apakah anda minum minuman keras (mengandung alcohol)? a. Ya b. Tidak
C2	Apakah anda pernah minum minuman keras (mengandung alcohol)? a. Ya, Setiap hari b. Ya, Kadang-kadang c. Tidak, tetapi sebelumnya pernah d. Tidak pernah sama sekali Stop untuk C
C3	Umur berapa anda minum minuman keras (mengandung alcohol)? a. ….. Tahun b. Tidak ingat
C4	Berapa botol/ml/gelas perhari biasa anda minum minuman keras (mengandung alcohol)? a. ….. Botol/ml/gelas c. Tidak ingat
C5	Umur berapa anda mulai berhenti minum minuman keras (mengandung alcohol)? a. ….. Tahun b. Tidak ingat
Seks Bebas
D1	Apakah anda pernah melakukan hubungan seks yang bukan istri anda (pasangan anda)? a. Ya, Selalu b. Ya, Kadang-kadang c. Tidak pernah
D2	Kapan anda pertama kali melakukannya? ….. Tahun
D3	Apakah anda tahu apa dampak dari seringnya berganti pasangan? a. Ya, saya tahu b. Tidak tahu